Media Indonesia - Istana Nilai tidak Ada yang Keliru dengan KPK

Media Indonesia - Istana Nilai tidak Ada yang Keliru dengan KPK
JAKARTA--MICOM: Meskipun hasil survei Lingkaran Survei Indonesia mengungkapkan 41,6% tingkat kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus tanpa tebang pilih, Istana tetap menilai tidak ada yang salah dengan KPK.

"Saya kira yang ditangani KPK seluruhnya berkaitan dengan korupsi. Kalau kasus korupsi, jelas dijalankan. Kalau dikatakan tergantung dari siapa yang ditangani, berkaitan pejabat kemudian KPK menjadi lemah, justru ini perlu ditanyakan lagi (parameter surveinya). Untuk khusus korupsi memang yang merugikan keuangan Negara. Jadi belum jelas paramaternya,” ungkap juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, di kantor Presiden Jakarta, Senin (8/8).

Sebelumnya, LSI mengungkapkan hasil survei kepercayaan publik atas KPK terhadap kasus umum yang tidak berhubungan dengan tokoh atau partai yang berkuasa pada Oktober 2005 mencapai 59,1 persen, atau masih sama dengan hasil survei pada Juni 2011, yaitu 59 persen.

Sementara, survei kepercayaan publik atas KPK terhadap kasus yang berhubungan dengan tokoh atau partai yang berkuasa pada Oktober 2005 mencapai 58,3 persen, sedang survei yang sama pada Juni 2011 hanya 41,6 persen.

Julian pun mengatakan KPK sebagai institusi penegak hukum, yang selalu berkoordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian, secara institusi tidak ada yang keliru.

"Secara institusi tidak ada yang keliru dengan KPK. Tetapi, kalau dalam praktik pelaksanaannya tidak sesuai bisa kita koreksi bersama," ujar Julian.

Untuk itulah, lanjutnya, perlu dilihat kembali apa yang menjadi penyebab dari turunnya ekspektasi publik terhadap KPK. Sebagaimana yang selalu diungkapkan Presiden, tutur Julian, perlu untuk menguatkan KPK, dukungan pemerintah terhadap KPK tidak perlu diragukan.

"Tentu kita juga mendengar, penilaian lembaga survei terkait dengan kredibiltas KPK. Untuk itulah, perlu ditelaah dan dikaji, apakah yang membuat ekspektasi publik turun karena penanganan spesifik suatu kasus atau secara umum," ujar Julian. (Mad/OL-10)